Gubernur Laiskodat Usul Pengembangan Zona Perdagangan Bebas di Timor Leste

Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengusulkan pengembangan zona perdagangan bebas atau free trade zone di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Indonesia-Australia.

“Sebagai provinsi yang memiliki daerah perbatasan, tentu ini akan memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan,” katanya dalam rilis yang diterima di Denpasar, Bali, Rabu, (30/3).

Usulan tentang pengembangan zona perdagangan bebas itu disampaikan Viktor saat menerima kunjungan kerja Komite I DPD RI di Kota Kupang yang dipimpin oleh Senator asal Papua Filep Wamafma bersama sejumlah akademisi ketika berdiskusi soal UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Orang nomor satu di NTT itu menjelaskan bahwa kini rumusan soal wilayah perbatasan darat dengan Timor Leste sudah ada kesepakatan. Tetapi tantangan terbesar saat ini adalah belum adanya rumusan batas laut yang jelas antara Indonesia dengan Timor Leste dan Australia.

“Karena itu perlu ada kesepakatan tiga negara ini (Indonesia-Timor Leste-Australia) untuk membahas soal hal tersebut,” ujarnya.

Mantan anggota DPR itu juga menambahkan bahwa batas negara khususnya dengan Timor Leste hanya terkait batas politik dan kedaulatan, bukan batas budaya, sosial, ekonomi. Karena itu yang perlu dibangun bukan hanya aspek politiknya tapi juga sosial budaya, ekonomi dan perdagangannya.

“Saya sudah usulkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan juga membicarakan dengan Timor Leste terkait upaya untuk membangun dan mengembangkan free trade zone atau zona perdagangan bebas. Karena konsep ini akan sangat membantu Indonesia dan Timor Leste,” katanya.

Sementara itu Pengamat Administrasi Bisnis dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Frans Gana menilai bahwa usulan yang disampaikan tersebut jika disetujui maka akan mendongkrak ekonomi NTT.

“Saya pernah lakukan penelitian di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan memang setelah ada pembangunan di perbatasan ada kehidupan ekonomi yang berubah di sana. Beberapa warga justru berjualan di perbatasan khususnya di PLBN karena sudah menjadi lokasi wisata,” ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya belum banyak yang bisa memanfaatkan momentum tersebut.

“Karena itu jika usulan gubernur NTT diterima oleh pemerintah maka satu hal yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan sumber daya manusianya,” katanya. (Ant)