DPRD NTT : Kasus DBD Harus Jadi Perhatian Serius

Kupang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT menilai bahwa kasus demam berdarah dengue (DBD) di daerah itu perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius di tengah pandemi COVID-19 yang terus meningkat.

“Pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan peningkatan DBD saat ini karena kita masih mengalami transisi musim, dari musim hujan ke kemarau basah,” kata Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayuna di Kupang, Senin, (7/3).

Ia mengatakan saat ini sangat memungkinkan memunculkan banyak genangan air yang menjadi tempat yang baik untuk jentik nyamuk bisa berkembang.

Kondisi ini, ujar dia, menjadi semakin sulit karena saat ini bersamaan dengan pandemi COVID-19. Karena baik DBD maupun COVID-19 sama-sama dicirikan dengan panas tinggi.

“Karena itu kenaikan kasus DBD yang juga diikuti dengan angka kematian yang cukup tinggi, patut menjadi perhatian lebih serius lagi untuk semua pihak,” tambah dia.

Saat ini kasus DBD di NTT sudah mencapai 1.573 kasus dengan jumlah kematian akibat DBD mencapai 13 kasus setelah pekan lalu Sumba Timur menyumbang satu kasus lagi pasien meninggal dunia akibat DBD.

Kini di NTT juga sudah ada dua kabupaten yang sudah menetapkan kejadian luar biasa (KLB), yakni Sumba Barat Daya dengan jumlah kasus 178 kasus dengan 3 kasus meninggal dan kabupaten Ngada dengan 61 kasus dengan kasus meninggal dunia tiga kasus.

Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT ini mengatakan masyarakat harus didorong untuk sensitif terhadap DBD dengan melakukan upaya preventif dan secara intensif melakukan berbagai langkah dalam mengantisipasi berkembang biaknya nyamuk yang membawa DBD.

“Pemerintah dapat terus fokus untuk melakukan diagnosis secara tepat kepada masyarakat yang terindikasi DBD, harus bisa dipastikan agar terlayani dengan baik. Misalnya, dengan diagnosis tes cepat. Jika gejalanya ringan bisa diobati ke Puskesmas terdekat, jika gejalanya berat, segera dilanjutkan perawatan ke rumah sakit,” imbuhnya.

DPRD NTT, ujar dia, akan mendukung penuh kebijakan dan berapapun anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Ant)