Kupang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah provinsi setempat menggalakkan investasi untuk menambah pendapatan daerah.
“Kita tidak lagi bisa mengandalkan APBD untuk membiayai program pembangunan untuk rakyat. Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus galakkan investasi untuk mendongkrak pendapatan,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Inche Sayuna di Kupang, Rabu, (28/9/2022).
Inche Sayuna mengatakan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT telah mengalami tekanan yang berat sejak 2021.
Dari analisis rasio kinerja keuangan daerah, kata dia, diketahui bahwa setiap tahun kebutuhan fiskal terus meningkat, sedangkan ruang fiskal dan kapasitas fiskal terbatas.
Ruang fiskal berupa pendapatan dikurangi belanja wajib dan belanja terikat dengan Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp2,4 triliun atau 41,03 persen.
Artinya ruang atau proporsi yang tersisa dari pendapatan daerah yang dapat dialokasikan oleh pemerintah provinsi untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah sebesar 41,03 persen dari total pendapatan.
Sementara itu, kapasitas fiskal yaitu pendapatan-pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, ditambah belanja tertentu sebesar Rp1,2 triliun atau 21,97.
Kondisi ini, kata dia, menunjukkan bahwa sisa pendapatan yang secara otonomi dapat untuk membiayai program pembangunan dan penyediaan layanan publik oleh pemerintah provinsi sebesar 21,97 persen dari total pendapatan.
Inche Sayuna memandang perlu pemerintah provinsi mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset-aset pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah. (Ant)
